KONAWE – Polemik status pengelolaan Pulau Bokori bak bola panas. Bagaimana tidak, klaim Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) yang menyebut pulau wisata tersebut dikelola langsung oleh pemerintah provinsi menuai reaksi keras dari DPRD Kabupaten Konawe.
Pasalnya, secara administratif Pulau Bokori berada di wilayah Kabupaten Konawe, tepatnya di Kecamatan Soropia. Dengan posisi geografis tersebut, Pulau Bokori dinilai semestinya menjadi salah satu ikon pariwisata Kabupaten Konawe, daerah yang dikenal sebagai lumbung beras Sulawesi Tenggara.
Isu pengelolaan Pulau Bokori sebelumnya mencuat setelah pernyataan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sultra saat itu, Belli Harli Tombili, yang dikutip dari Lajur.co.
Dia menyebut Pulau Bokori sebagai salah satu destinasi wisata yang dikelola langsung oleh Dinas Pariwisata Provinsi Sultra.
“Untuk destinasi yang dikelola langsung oleh Dispar Provinsi, saat ini fokus pada Pulau Bokori. Sementara kawasan lain diserahkan kepada masing-masing daerah kabupaten/kota. Kami sudah meminta Dispar kabupaten/kota untuk memperhatikan kebersihannya,” ujar Belli, Kamis (9/10/2025).
Selain Pulau Bokori, Pemerintah Provinsi Sultra juga menempatkan Pantai Toronipa sebagai ikon pariwisata daerah, yang semakin memperkuat kesan dominasi pengelolaan provinsi terhadap kawasan wisata di wilayah Konawe.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Konawe, H. Abdul Ginal Sambari, S.Sos., M.Si., menegaskan bahwa Pulau Bokori secara sah merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe.
“Saya ingin menegaskan, Pulau Bokori itu masuk wilayah Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe. Itu poinnya,” tegas Abdul Ginal, Senin (26/1/2026).
Ia menyebut, kehadiran Pemerintah Provinsi Sultra di Pulau Bokori sebatas pembangunan fisik, tanpa diketahui secara jelas apakah telah melalui izin atau kesepakatan resmi dengan Pemerintah Kabupaten Konawe.
“Pemerintah provinsi datang membangun di sana. Tapi saya tidak tahu apakah ada izin atau kesepakatan dengan pemerintah daerah Konawe,” ujarnya.
Menurutnya, jika Pemerintah Provinsi Sultra ingin membangun dan mengembangkan destinasi wisata Pulau Bokori, seharusnya dilakukan melalui koordinasi dan izin resmi dengan pemerintah daerah sebagai pemilik wilayah administratif.
“Kalau mau membangun dan mengembangkan Pulau Bokori, seharusnya izin dulu dengan pemerintah daerah. Jangan tiba-tiba mengklaim pengelolaan,” tegasnya.
Bahkan, Politisi Partai Golkar ini menyatakan sikap tegas akan menarik kewenangan pengelolaan dan menindak pihak-pihak yang dinilai tidak memiliki hak.
“Kita DPRD akan tarik itu. Kita akan usir yang tidak berhak. Ini wilayah kita dan kita ingin kembangkan,” kata Abdul Ginal dengan nada keras.
Ia juga membantah klaim pihak mana pun yang menyebut Pulau Bokori dikelola oleh provinsi. Menurutnya, tidak ada dasar hukum yang membenarkan klaim tersebut.
“Tidak ada hak mereka. Itu milik kabupaten, bukan provinsi,” tandasnya.
Terkait koordinasi antara Pemerintah Provinsi Sultra dan Pemerintah Kabupaten Konawe, Abdul Ginal mengungkapkan bahwa hingga kini tidak pernah ada koordinasi resmi yang melibatkan DPRD Konawe.
“Tidak ada koordinasi, DPRD juga tidak tahu. Kalau mau koordinasi, ya ubah dulu undang-undangnya. Ubah aturan wilayah, jadikan Bokori masuk Kendari, baru bicara,” ujarnya.
Ia menegaskan, selama tidak ada perubahan regulasi, status Pulau Bokori tetap berada di Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe.
“Yang jelas Pulau Bokori itu wilayah Kabupaten Konawe, titik. Kita akan telusuri dan tindak lanjuti. Kalau mau main keras, oh jangan-jangan. Di sini kita bicara regulasi,” tegasnya.
Di sisi lain, DPRD Konawe saat ini juga tengah melakukan evaluasi dan pemetaan sejumlah destinasi wisata di wilayah Konawe untuk dikembangkan secara maksimal.
Abdul Ginal menyebut sektor pariwisata memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Potensi wisata di Konawe, baik yang sudah ada maupun yang belum terkelola, tahun ini akan kita kembangkan. Pariwisata punya potensi besar untuk kemajuan daerah,” pungkas politisi senior Konawe ini.
Penulis : Redaksi
